Blogger Lampung Barat

Pembentukan Delapan Kecamatan Disetujui

Posted on: April 18, 2010

Lima Fraksi DPRD Lampung Barat akhirnya menyetujui rancangan peraturan daerah (raperda) pembentukan delapan kecamatan untuk disahkan menjadi perda. Persetujuan dalam sidang paripurna yang berjalan alot kemarin dengan berbagai catatan. Paripurna diwarnai interupsi Wakil Ketua Fraksi Karya Baru Indonesia Raya Hi. Harun Roni, A.Ma. Namun, intrupsi itu ditanggapi Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hi. Parosil Mabsus, S.Pd. Keduanya saling bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing. Meski begitu, raperda pembentukan delapan kecamatan tetap disahkan menjadi perda.
Harun Roni mengatakan, pihaknya menilai dari delapan kecamatan yang akan dimekarkan itu ada satu kecamatan, yakni Kecamatan Pagardewa, yang belum terpenuhi sesuai UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
’’Sesuai UU No. 32/2004, tujuan pemekaran kecamatan adalah memperpendek rentan kendali dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jika ibu kota kecamatan berada di Pekon Basungan, tujuan pemekaran sesuai UU No. 32 itu tidak akan terwujud. Sebab, jarak antara Pekon Sidomulyo dan Mekarsari menuju Pekon Basungan terlalu jauh. Jadi, saya berharap agar masalah ini mendapatkan perhatian dari semua pihak. Pertimbangan lainnya, apabila ibu kota kecamatan berada di Pekon Pahayujaya akan lebih dekat dengan ibu kota kabupaten,” ujar Harun.
Pihaknya berharap kepada pimpinan DPRD agar ibu kota Kecamatan Pagardewa di Pekon Basungan ditinjau ulang. Jangan sampai terjadi masalah di masyarakat ke depannya. Menyambut pembentukan Kecamatan Pagardewa, warga Pekon Pahayujaya juga telah menyiapkan lahan sekitar dua hektare untuk dijadikan lokasi perkantoran kecamatan.
Menyikapi hal itu, Ketua Pansus Parosil mengungkapkan, pansus merupakan kesatuan dan kesatuan dari fraksi. Karena itu, saat mengambil keputusan sudah mufakat dan bukan keputusan orang per orang.
Sementara berbagai catatan disampaikan sejumlah fraksi. Anggota Fraksi Partai Demokrat Dedeh Rohayati, S.E. mengatakan, pihaknya berharap agar perencanaan raperda ke depan lebih didasari pada skala prioritas sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat dengan memokuskan kegiatan penyusunan raperda menurut skala prioritas. Karena berdasarkan hasil kunjungan kerja yang dilakukan pansus ditemukan ada perbedaan antara yang disampaikan pihak pemkab dengan aspirasi yang disampaikan masyarakat ketika diadakan kunjungan kerja.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: